Kabupaten Malang – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Malang, Jumat (13/2), dengan membawa isu besar sektor pendidikan. Aksi tersebut menyoroti kesejahteraan guru honorer, persoalan data guru yang sulit masuk dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta banyaknya kepala sekolah yang hingga kini belum berstatus definitif. Demonstrasi itu berujung ricuh setelah Bupati Kabupaten Malang tidak menemui massa aksi.
Sejak awal, massa aksi menyampaikan orasi secara terbuka dan menuntut Pemerintah Kabupaten Malang memberikan kepastian atas persoalan pendidikan yang dinilai terus berlarut. Mahasiswa menilai, masalah kesejahteraan guru honorer tidak bisa lagi dipandang sebagai isu administratif semata, melainkan persoalan keadilan dan keberpihakan anggaran daerah.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti sejumlah guru yang mengalami kesulitan masuk atau terdata dalam sistem Dapodik. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap hak guru, mulai dari tunjangan, pengakuan administrasi, hingga kepastian status kerja. Mahasiswa menegaskan bahwa persoalan teknis dalam sistem tidak boleh mengorbankan nasib tenaga pendidik.
Isu lain yang menjadi sorotan ialah banyaknya kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Padahal, sesuai ketentuan pemerintah pusat, jabatan kepala sekolah harus diisi secara definitif paling lambat 31 Desember 2025. Massa aksi menilai ketidakpastian tersebut berpotensi mengganggu stabilitas manajemen sekolah dan kualitas tata kelola pendidikan di Kabupaten Malang.
Ketegangan mulai meningkat ketika massa aksi meminta Bupati Kabupaten Malang untuk hadir dan berdialog secara langsung. Namun Bupati tidak menemui massa aksi.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan di tengah lapangan. Massa aksi yang berusaha mendekat ke pintu gerbang kantor bupati untuk meminta kepastian kemudian dihadang aparat keamanan. Dorong-dorongan pun terjadi dan situasi berubah menjadi ricuh. Sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami tindakan represif dalam peristiwa tersebut.
Samadi selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi menyesalkan insiden yang terjadi. Ia menegaskan bahwa aksi yang digelar murni untuk memperjuangkan isu pendidikan.
“Kami hadir untuk menyuarakan nasib guru honorer, memperjelas persoalan Dapodik, dan meminta kepastian kepala sekolah definitif. Sangat kami sayangkan ketika aspirasi itu tidak direspons dengan dialog, bahkan berujung pada tindakan represif,” ujar Samadi.
Sementara itu, Alfarizi selaku Koordinator BEM Kabupaten Malang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen serius dalam merespons tuntutan mahasiswa. Ia menyebut, tidak hadirnya bupati di tengah massa aksi menjadi simbol minimnya ruang dialog.
“Kami belum menemukan titik kejelasan sampai hari ini. Dialog yang dijanjikan tidak terlaksana, sementara persoalan pendidikan di Kabupaten Malang terus menggantung tanpa kepastian,” tegas Alfarizi.
Ia memastikan Aliansi BEM Kabupaten Malang akan melakukan konsolidasi lanjutan sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah daerah.
“Kami akan mengadakan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar, karena sampai saat ini belum ada kejelasan yang kami terima,” pungkasnya.
Penulis : Jurnalistik pers-ma unira Malang
Leave a Reply