Malang– Program unggulan yang diusung oleh Pemerintah Daerah, “Sekolah Rakyat”, yang digadang-gadang sebagai terobosan bagi anak-anak kurang mampu, kini menuai isu miring. Alih-alih menjadi hunian yang nyaman, fasilitas asrama yang dinilai tidak sesuai prosedur serta aturan yang terlalu mengekang diduga menjadi penyebab utama gelombang pengunduran diri siswa secara berturut-turut.
Berdasarkan data yang dihimpun, tren penyusutan jumlah siswa ini sebenarnya telah terdeteksi sejak tahun lalu. Berikut adalah rincian data siswa yang memilih mundur dari program tersebut:
Juni 2025: Pada awal tahun ajaran, jumlah siswa menyusut menjadi 97 orang dari target awal 100–104 peserta didik.
Oktober 2025: Sebanyak empat siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 16 Kota Malang dilaporkan resmi mengundurkan diri.
Saat ini Mei 2026, dilaporkan kembali 6 siswa keluar dari Sekolah Rakyat Kota Malang akibat kendala adaptasi asrama yang dinilai terlalu berat.
Alasan yang muncul dari para siswa cukup seragam: mereka merasa tidak mampu mengikuti pola pembelajaran yang menyerupai barak militer. Salah seorang mantan siswa, sebut saja Rian (16) bukan nama sebenarnya, mengungkapkan bahwa kondisi fisik dan mental siswa terkuras oleh jadwal yang nyaris tanpa jeda.
“Kami wajib bangun jam 04.00 pagi. Semua jadwal diatur hingga detik terakhir, bahkan waktu istirahat sangat minim. Kami merasa seperti robot, bukan pelajar,” ungkap Rian dengan nada kecewa.
Kondisi ini memicu kekhawatiran dari kalangan akademisi.
Dr. Rahmawati Fitri, M.Psi., pakar Psikologi Pendidikan, menilai bahwa pendekatan disiplin yang terlalu kaku bisa memicu burnout dini dan gangguan kecemasan pada remaja yang masih membutuhkan ruang aktualisasi diri.
Isu negatif ini akhirnya sampai ke badan legislatif daerah. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, H. Ahmad Fauzi, S.E., menyatakan akan segera mengambil tindakan tegas terkait penggunaan anggaran daerah yang besar pada proyek ini.
“Anggaran yang kita kucurkan tidak sedikit, miliaran rupiah dari pajak rakyat. Jika hasilnya justru membuat anak-anak kita stres hingga banyak yang mundur, berarti ada yang salah dalam sistem manajerialnya. Kami akan segera memanggil Dinas Pendidikan,” tegas Ahmad Fauzi.
Menanggapi tekanan publik, Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Bambang Sulistyo, M.Si., memberikan pernyataan resmi terkait langkah evaluasi yang akan diambil pemerintah.
“Kami menyadari adanya dinamika ini. Pemerintah akan segera menurunkan tim evaluasi untuk meninjau ulang jadwal agar lebih adaptif terhadap kondisi psikologis anak-anak,” ungkap Bambang Sulistyo.
Kini, nasib program Sekolah Rakyat berada di ujung tanduk. Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan program yang menelan anggaran besar ini hanya akan menjadi proyek mangkrak yang meninggalkan trauma bagi para pesertanya.
Leave a Reply